Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
Analisis Kebijakan Kabupaten Lombok Tengah dalam Mengoptimalkan Potensi Pariwisata
DOI:
https://doi.org/10.66151/jurnalpradah.v2i2.15Keywords:
KEK Mandalika, kebijakan pariwisata, TALCAbstract
Penelitian ini menganalisis kerangka kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi pariwisata unggulan. Menggunakan model Tourism Area Life Cycle (TALC) dari Butler, studi ini meneliti tahapan perkembangan Mandalika mulai dari tahap eksplorasi hingga tahap rejuvenasi serta mengevaluasi peran kebijakan pemerintah di setiap fase. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis konten dengan tahapan coding, kategorisasi dan tema. Data yang digunakan diambil dari jurnal akademis, dokumen pemerintah, dan regulasi terkait. Penelitian ini mengungkap dua temuan kritis: pertama, kebijakan pengembangan KEK Mandalika masih didominasi oleh pendekatan top-down dan berfokus pada event besar seperti MotoGP, yang mengakibatkan partisipasi masyarakat lokal yang terbatas dan tekanan terhadap lingkungan. Kedua, meskipun terdapat inisiatif pengelolaan sampah seperti program Black Soldier Fly (BSF), efektivitasnya terhambat oleh tidak adanya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang daya dukung lingkungan yang mengikat secara hukum, sehingga upaya keberlanjutan masih bersifat parsial dan reaktif. Kesimpulan menekankan pada pentingnya kebijakan inklusif, penguatan regulasi lingkungan, dan diversifikasi produk wisata untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penerapan model TALC pada konteks KEK, sekaligus menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan ekologis dan sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan beralih dari kebijakan yang berfokus pada event besar menuju pembangunan ekosistem pariwisata berkelanjutan, dengan langkah konkret seperti menerbitkan regulasi daya dukung lingkungan, mendiversifikasi produk wisata berbasis komunitas, dan menciptakan skema insentif yang memprioritaskan inklusivitas masyarakat lokal dan pelestarian ekologi.

