Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar

Abstract

Masalah kesehatan, terutama terkait dengan HIV/AIDS, merupakan tantangan global yang membutuhkan penanganan kolaboratif. Di Indonesia, HIV/AIDS telah menjadi isu serius sejak kasus pertama ditemukan pada tahun 1987. Kota Blitar juga menghadapi permasalahan serupa dengan peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar, dengan fokus pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat sipil, dan komunitas terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode case study. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen terkait kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, seperti Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 dan dokumen lain yang mendukung terhadap evidence penanganan HIV/AIDS di Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses terhadap layanan kesehatan, dan mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Namun, masih terdapat kendala, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Collaborative Governance dalam penanggulangan HIV/AIDS bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, peningkatan pemahaman masyarakat, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Rekomendasi yang diusulkan mencakup peningkatan edukasi publik, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penyediaan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan untuk ODHA.